Balunijuk (15/10) – Laboratorium Ilmu Politik (Lab IPol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar kegiatan diskusi seri ke-4, pada Kamis, 15 Oktober 2020. Tema diskusi yang diangkat adalah “Dilema Politik Ekologi di Bangka Belitung: Transformasi dari ‘Ekstraktivisme ke Turisme’”.
Kegiatan diskusi diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, mengingat situasi pandemic COVID-19 dan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona baru atau novel corona virus (nCov).
Tema diskusi ini dipilih mengingat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung notabene merupakan daerah pertambangan, terutama timah, yang merupakan salah satu penghasil bijih timah terbesar di dunia. Perekonomian di Bangka Belitung bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam.
Diskusi yang dipandu oleh Komang Jaka Ferdian, M.Si.(Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP UBB dan peneliti bidang ekologi politik) juga sebagai pemantik diskusi ini menghadirkan pembicara dan penanggap diskusi, Rendy Hamzah, M.A. (Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP UBB sekaligus juga Ketua Pusat Kajian Budaya, Peradaban, dan Pariwisata).
Dalam paparannya melalui aplikasi Zoom, Komang Jaka Ferdian, M.Si. yang akrab disapa Komang, menyampaikan bahwa kegiatan diskusi ini merupakan seri ke-4 yang telah diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Politik.
“Terimakasih kepada peserta kegiatan diskusi yang telah menghadiri kegiatanini. Ini adalah kegiatan diskusi ke-4 yang membahas isu-isu politik ekologi dan upaya transformasi dari ekstrativisme menuju pariwisata. Peserta yang hadir kurang lebih 60 peserta. Turut hadir dalam ruang Zoom ini, Kepala Lab IPol FISIP UBB, Ranto, M.A., juga turut hadir Rektor UBB, Dr. Ibrahim, M.Si. serta Novendra Hidayat, M.Si, salah satu dosen Ilmu Politik yang sedang menempuh studi jenjang doktoral di Universitas Padjajaran”.
Secara keseluruhan, Lab IPol FISIP UBB telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan diskusi online via Zoom, diantaranya:
Dalam paparannya, Rendy menjelaskan bahwa kecenderungannya tidak ada aktivitas penambangan yang ramah lingkungan. Ini merupakan sebuah realitas jika mengaitkan antara aktivitas penambangan dengan lingkungan. Penambangan melekat dan terkait dengan kerusakan lingkungan (hutan, laut, dan sungai), berkurangnya lahan pertanian, kerusakan potensi perikanan, serta permasalahan sosial ekonomi lainnya.
Oleh sebab itu, Rendy mengemukakan bahwa perlu suatu kebijakan yang dapat mengakselerasi pembangunan yang tidak melulu bergantung pada eksplorasi sumber daya ektraktif yang basisnya importasi melulu seperti selama ini (seperti penambangan, perkebunan, kehutanan dsb). Misalnya industri pertimahan, yang selama ini justru dianggap gagal memberikan nilai tambah bagi pembangunan perekonomian lokal untuk jangka panjang kedepannya. “Sangat diperlukan grand design kebijakan lokal-nasional serta strong political will & commitment dari kepala daerah” jelas Rendy.
Namun hal ini merupakan tantangan yang sangat besar mengingat bahwa dalam pusaran bisnis industri ektraktif selama ini, justru perusahaan atau pengusahalah yang selalu menjadi pemenang. Akibatnya yang kerapkali terjadi yaitu logika bisnis ektraktif justru tak begitu mengindahkan dampak ekologis sehingga terkesan tak memiliki visi jauh ke depan bagi pembangunan berkelanjutan di daerah. Dalam hal ini, nalar ekonomi acapkali mengabaikan nasib lingkungan di Bangka Belitung.
Dampak ekonomi langsung dari hasil ekstraktivisme selama ini memang besar bagi percaturan ekonomi domestik, namun kerapkali tidak stabil dan berlanjut. Terlebih dengan berbagai konsekuensi negatif atas bisnis ekstraktif di Bangka Belitung selama ini, mulai beban sosial-ekonomi, konflik, tergerusnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta rusaknya ekologi alam, baik di darat, sungai, hutan, dan laut. Ini tentu menjadi penjelas betapa ekploitatif dan destruktifnya nalar ekstraktivisme selama ini.
Jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari bisnis ektraktif selama ini (yang basisnya importasi-eksploitatif, desktruktif & massif), maka dapat disimpulkan bahwa dampaknya justru sangat buruk bagi nasib ekologi dan pembangunan berkelanjutan ke depannya. Nah, selama ini gencar didengungkan seolah pariwisata bisa dipersandingkan dengan aktivitas pertambangan. Nah kenyataannya terlihat jelas bahwa ada begitu banyak lingkungan destinasi wisata justru rusak akibat dari pertambangan. Beberapa kawasan wisata justru rusak dan terganggung oleh mobilitas tambang, baik di darat maupun di laut.
Oleh karena itu, pemerintah dipandang perlu sejak dini untuk mulai mengurangi ketergantungan ekonomi ekstraktif, mulailah beralih fokus pada ekonomi berbasis turisme sebagai salah satu solusi alternatif menuju post-extractivism, misalnya Babel pasca timah. Transformasi ini harus didukung melalui berbagai upaya, mulai dari adanya regulasi yang kuat dan tegas untuk ditegakkan, kemudian perlu politik kebijakan tata ruang yang lebih bervisi jauh ke depan dalam rangka mendukung sustainable development, serta perlu juga untuk memperkuat berbagai riset dalam rangka mendukung model kebijakan publik yang tepat untuk pengembangan industri turisme lokal di Bangka Belitung. Lebih lanjut, tentu juga perlu memperkuat posisi dan kehadiran lembaga pendidikan yang pro-tourism, serta memperkuat public awareness publik lokal tentang masa depan ekologi dan industri kepariwisataan didaerah kedepannya.