FISIP UBB. Balunijuk. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung akan melaksanakan program Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu partisipatif oleh masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 yang akan digelar secara serentak pada tanggal 17 April 2019.
Hari ini (3/9/18), Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan di Gedung Babel IV, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung dengan tema "Sinergitas dan Inovasi Pojok Pengawasan Sebagai Pusat Pengawasan Pemilu Partisipatif". Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Irawan, S.Ag., dan dihadiri oleh Dr. Ibrahim, M.Si. (Dekan FISIP UBB), beserta Dosen dan Mahasiswa FISIP UBB.
Dalam kesempatan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pembekalan kepada petugas Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif yang terdiri dari Mahasiswa dan Dosen Pendamping tentang jenis pelanggaran dalam pemilu, bentuk pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses, bentuk penindakan pelanggaran pemilu, penindakan sengketa proses, Money Politics, serta tahapan dan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam pemilu.
Pedoman teknis pelaksanaan Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama koordinasi antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan petugas Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif, mekanisme di lapangan, serta pembekalan brosur dan stiker untuk dibagikan kepada masyarakat.
Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Periode I akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Pulau Bangka diantaranya :
Tujuan dilaksanakannya pojok pengawasan pemilu partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam memberikan hak suara maupun dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019. (red.Asen)